JAKARTA – Alokasi Belanja Tidak Terduga atau BTT Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 naik sebesar Rp 220,1 miliar menjadi Rp 868,6 miliar
BTT Pemprov DKI kembali disesuaikan setelah draf anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 dievaluasi Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) pada Desember 2022. Semula anggaran BTT dipatok Rp 648,5 miliar.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi menjelaskan, Kemendagri menilai anggaran BTT DKI tahun 2023 sebesar Rp648,5 miliar dianggap sangat kecil dan tidak sepadan dengan belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp74,3 triliun.
“Setelah mendengar penjelasan dari pihak eksekutif terkait hasil evaluasi Kemendagri, selanjutnya DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan surat persetujuan kepada penjabat Gubernur untuk keabsahannya,” ujar Prasetyo seperti dikutip dari Tempo, Kamis 13/01.
Untuk menambah alokasi anggaran BTT, menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata akan diambil dari program-program yang tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), termasuk dari kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp220,8 miliar.
“Setelah kami sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kami alihkan ke belanja tidak terduga,” kata Michael.
Dari sejumlah anggaran yang bisa digeser, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan total penambahan sebesar Rp285,6 miliar, namun terpotong Rp65,5 miliar untuk program menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 yang terdiri dari pemenuhan anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan operasional sekolah (BOS).
Komentar