BEKASI – Pemisahan asset PDAM Tirta Bhagasasi temui titik terang, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi telah menyepakati pemisahan nilai asset PDAM itu sebesar Rp 155 miliar.
Pemisahan asset itu disetujui Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi usai mendengar pemaparan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Jawa Barat, dan Kepala Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Bekasi, saat rapat dengar pendapat, Senin (15/2).
Dalam rapat tersebut, dijelaskan tahapan pemisahan asset hingga kesepakatan nilai kompensasi sebesar Rp 155 miliar yang harus dibayarkan Pemerintah Kota Bekasi. Nilai itu berdasarkan penghitungan dari BPKP Jabar serta perundingan yang disepakati dari unsur Kejaksaan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
Bagaimana Skema Pembayaran Kompensasinya ?
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Kholik Qoduratullah mengatakan, teknis pembayaran dana kompensasi masih menunggu keputusan Pemerintah Kota Bekasi, apakah dibayarkan per termin atau seluruhnya.
“Teknisnya ya uang masuk, baru kita serahkan aset, kita tunggu aja agreementnya” kata Kholik (17/2)
Saat ini, katanya, dari delapan aset PDAM Tirta Bhagasasi, dua diantaranya milik Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi rencana akan membayar Rp 55 miliar dari APBD perubahan 2021. Pada pembayaran pertama ini, maka tiga aset diserahkan ke Kota Bekasi.
“Selanjutnya, jika Rp 100 miliar juga sudah dibayarkan, maka seluruh aset dan devidennya milik Kota Bekasi,” ujar Kholik.
Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman mengatakan pemisahan aset ini secara bisnis akan menghilangkan pendapatan hingga Rp 15 miliar per bulan dari pelanggan Kota Bekasi. Namun disisi lain, akan mampu meningkatkan cakupan layanan penambahan pelanggan di Kabupaten Bekasi.
“Pemisahan ini mungkin menjadi solusi agar kami bisa lebih fokus melayani kebutuhan air bersih untuk warga Kabupaten Bekasi,” ujar Usep. (adv/hms)
/sim
Komentar